Carut marutnya masalah DPT pada Pemilu legislatif 9 April kemarin, diakui suka atau tidak suka telah mengurangi kwalitas pesta demokrasi di negara kita tercinta ini. Menganggap persoalan DPT hanya kesalahan administratif belaka merupakan tindakan yang terlampau menyederhanakan suatu masalah.
Masalah DPT bukan hanya masalah administratif belaka, bahkan lebih jauh dari itu. Banyaknya warga negara yang tidak bisa memilih dikarenakan kacaunya DPT merupakan masalah yang serius. Hak politik warga negara yang dijamin oleh Undang - Undang terampas karena kacaunya DPT.
Siapa yang harus bertanggung jawab ? KPU sebagai penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang paling bertanggung jawab, kemudian pemerintah lewat Depdagri . Sudah berapa kali presiden di jaman reformasi ini tapi masalah administrasi kependudukan masih kacau balau, sudah berapa besar biaya dikucurkan namun administrasi kependudukan yang handal masih belum bisa diwujudkan.
Tapi sampai hari ini, KPU atau Pemerintah belum sekalipun meminta maaf kepada rakyat yang terampas hak - hak politiknya karena kacaunya DPT ini.
Belum lagi beberapa partai politik coba bermain, mempermasalahkan keabsahan Pemilu ini karena kacaunya DPT . Semakin menambah ruwet, dan semakin tambah menjemukan.
Semoga masalah DPT ini takkan terulang lagi pada Pemilu Pilpres bulan Juli nanti.
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=75953227565&h=qe6OO&u=sz7Ee&ref=mf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar